Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEMKAB PANGKEP DINILAI TIDAK SERIUS MENANGANI MASALAH KEMISKINAN

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan dianggap belum serius menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Pangkep, padahal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 lalu menempatkan kabupaten Pangkep pada daerah persentase Terendah (termiskin) IPM nya di sulawesi Selatan. namun disisi lain justru berbanding terbalik sebab Pangkep memiliki Penghasilan Asli Daerah (PAD) tertingi kedua di Sulawesi Selatan dibawah Kabupaten Jeneponto
 
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Ir Alfian Muis menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya fokus dalam mengentaskan kemiskinan. Hal itu mengacu pada RAPBD 2019 yang dilihatnya yang diajukan oleh kepala Dinas, dari tiap program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesuai data tersebut, kata legislator Partai Golkar, membuktikan jika kebijakan dan keseriusan OPD tak fokus dalam mengentaskan kemiskinan. Padahal telah ada data nama dan alamat, atau by name by address dari BPS.

” Seharusnya OPD dengan mudah melihat hal itu, tapi nyatanya tidak demikian. Apa lagi, program ini sangat sederhana sekali, tapi kayaknya OPD tak menyikapinya,” ujar Alfian.

Alfian pun menyoroti program yang akan dilaksanakan, seharusnya bisa menyentuh ke lapisan bawah dan itu semua bisa disikapi tiap OPD. Bukan malah perjalanan dinas yang beberapa bulan ini menjadi sorotan tajam dari masyarakat.

“Kemiskinan itu terjadi karena program salah sasaran, tidak terpadu dan berkelanjutan,”tegasnya.

Sesuai data yang dihimpun, ada 46 ribu warga miskin di Kabupaten Pangkep. Bahkan rencananya di TA 2019, pemerintah dibawah kepemimpinan H Syamsuddin A Hamid dan Syahban Sammana baru akan berupaya meng intervensi 13 ribu jumlah penduduk miskinnya. Jumlah itu merupakan persentase dari sekitar 250 ribu lebih penduduk di Kabupaten Pangkep.


Sebelumnya sempat di beritakan kehidupan kakek Dalle (80 tahun) warga Kampung Pattallassang, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) diusianya yang sudah renta masih tampak tegar menjalani kehidupannya sehari-hari tinggal di kandang ayam seorang diri. tanpa ada kepedulian dari pemerintah setempat dan perusahaan perusahan tambang yang berdiri megah di sekelilingnya.

Kandang ayam tersebut dijadikan gubuk oleh Dalle sebagai tempat dirinya berteduh. bahkan sudah bertahun-tahun Ia menempati kandang ayam itu, sudah 10 tahun yang luasnya hanya sekitar 3x4 meter. Keadaannya pun terlihat memprihatinkan dan sudah reyot. berlubang dan nyaris roboh. Banyak pula barang-barang rongsokan di gubuk tersebut yang biasa dipakai dalam kehidupannya sehari hari.

Kemiskinan yang menjerat Dalle terpaksa diantara klaim pemerintah kabupaten Pangkep yang sudah keluar daerah kabupaten miskin serta klaim para perusahaan perusahaan tambang disekitarnya yang menyebutkan telah melakukan upaya pemberian CSR bagi rakyat miskin, namun luputnya pandangan pemerintah dan perusahaan tersebut membuatnya harus rela menerima nasib untuk tinggal di kandang Ayam.



Beruntunglah saat ini rumah wadalle sudah direnovasi pasca diberitakan di media massa, namun bukan dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Pangkep namun di lakukan oleh sekelompok anak muda yang menamakan diri sebaga Karapa-rapa managemen yang dikomandoi oleh Tajuddin Mustamin yang menghimpun dana sumbangan masyarakat untuk membantu renovasi rumah serta kebutuhan pokok Wa Dalle saat itu

Sementara itu juga dari data yang dihimpun awak media, untuk APBD 2019 mengalami peningkatan dan mencapai Rp 1,45 Triliun, bila dibandingkan tahun anggaran di 2018, hanya sekitar Rp 1,41 Triliun. Untuk belanja di tahun 2018 sebesar Rp 1,42 Triliun, sementara belanja di tahun 2019 mencapai 1,46 Triliun, yang merupakan APBD terbesar kedua di Sulawesi Selatan.
(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "PEMKAB PANGKEP DINILAI TIDAK SERIUS MENANGANI MASALAH KEMISKINAN"