Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEKERJA DI PANGKEP MINTA KENAIKAN UMK 2019 SEBESAR Rp. 3,1 JUTA

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 atau UMP 2019 sebesar 15 persen. Angka ini jauh di atas kenaikan yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,03 persen. Dan usulan lain dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kenaikan UMP naik 9,75 persen

Katua KPSPI kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, M. Idurus Taking, menyatakan pihaknya menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen sebagaimana yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam surat edaran tertanggal 15 Oktober 2018.

Dia menuturkan, kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen akan membuat daya beli buruh jatuh. Hal ini karena kenaikan harga barang, antara lain beras, telur ayam, transportasi (BBM), listrik, hingga sewa rumah, kenaikannya lebih besar dari 8,03 persen.

Dia menegaskan, idealnya kenaikan upah minimum pada 2019 adalah sebesar i5 persen. Kenaikan sebesar itu didasarkan pada hasil survei pasar kebutuhan hidup laik yang dilakukan KPSPI di kabupaten Pangkep.

"Buruh di Kabupaten Pangkep menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 sebesar Rp3.1 juta atau naik sebesar 15 persen dari UMK 2018 yang hanya dikisaran Rp2.7 juta. Kenaikannya sebesar 408.349 menjadi Rp3.100.678," kata Idrus," ujar dia di Makassar saat melakukan aksi demonstrasi bersama buruh lainnya, Jumat (02/11/2018).

Oleh karena itu, Idrus meminta agar pemkab Pangkep dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep mengabaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan tidak menggunakan PP 78/2015 dalam menaikkan upah minimum.

"Sebab, acuan yang benar adalah menggunakan data survei Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," Pungkas Idrus.

Dari informasi awak media penentuan UMK Pangkep belum menemui titik terang. Idrus yang juga anggota dewan pengupahan Kabupaten Pangkep ini mengaku belum menerima jadwal rapat penentuan UMK tersebut.

Pihaknya ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaaten Pangkep terkait waktu rapat penentuan UMK.

Data yang dihimpun awak media, kenaikan 8,03 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menetapkan formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sejak diterbitkan pada 2015, KPSPI dan KSPI sudah menolak PP 78/2015 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini, kenaikan upah minimum salah satunya berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Bicara upah minimum, mau tidak mau kita akan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015). Sebab dalam PP 78/2015, ini sudah diatur mengenai formula kenaikan upah minimum.

Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, perjuangan upah layak seperti membentur tembok besar ketika berhadapan dengan PP 78/2015. Tak kurang upaya serikat buruh menuntut agar PP 78/2015 dicabut. Mulai dari aksi jalanan hingga membawa ke ruang persidangan. Tetapi selalu kandas

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "PEKERJA DI PANGKEP MINTA KENAIKAN UMK 2019 SEBESAR Rp. 3,1 JUTA "