Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEDAGANG KECIL MATTOANGIN LAYANGKAN PETISI PENOLAKAN INDOMARET KE DPRD PANGKEP



Sehubungan dengan adanya mini market Indomaret yang terletak di Kampung Mattoanging kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang baru saja beroperasi dan diduga berdiri secara ilegal karena tak memilik izin yang bersyarat pengoperasian mini market, 

Maka sejumlah pedagang kecil Mattoanging melayangkan surat petisi penolakan pengoperasian Indomaret yang ada di daerah mereka ke DPR Kabupaten Pangkep beberapa waktu lalu, apalagi keberadaan indomaret tersebut belum memiliki ijin resmi beroperasi.

Surat petisi penolakan Indomaret tersebut di terima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pangkep Rizaldi Parumpa, Umar Haya, dan Andi Nurdin Mappiara, saat menerima warga Mattoangin dan Pasar Pangkajne para wakil rakyat tersebut berjanji akan menerima dan melanjutkan aspirasi mereka ke dinas terkait

Berikut petikan surat petisi penolakan pengoperasian Indomaret yang ada di Mattoangin.

Kami Pedagang kecil Mattoangin dengan ini menyatakan KEBERATAN atas Pengoperasian dan di bangunnya mini market Indomaret di daerah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kelurahan Mappasaile dan Pemilik Toko tempat pengoperasian dan dibangunnya Indomaret di daerah kami tidak pernah mengadakan sosialisasi secara RESMI kepada kami selaku pemilik toko lingkungan sekitar mattoanging

2.  Dengaan pengoperasian dan dibangunnya Indomaret, maka kami sebagai pedagang kecil sekitar Mattoanging yang sudah puluhan tahun berjalan akan menjadi mati karena kurang pembeli

3. Bahwa dalam pemberian rekomendasi pendirian Instansi yang berwenang harus memperhatikan Analisa kondisi sosial masyarakat, dimana di kampung mattoangin masih banyak terdapat warga miskin yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan eceran

4. Pengoperasian dan pembangunan Indomaret di Kampung Mattoanging Kelurahan Mappasaile sangat jelas bertentangan dengan Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

DASAR HUKUM
  • Pasal 4 ayat (1); 27 Ayat (1); Pasal 28, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  • UU No.09 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
  • UU No.05 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  • UU No.08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
  • UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang
  • UU No.14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik
  • Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil
  • Perpres No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern
  • Permendag RI No.36 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan
  • Permendag RI No.53 tahun 2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern
  • Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
  • Keputusan Menperindag No.289/MPP/kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag 119/SJ/II/2002tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan
  • Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Pemkab Pangkep.

ANALISA MASALAH
Atas persoalan yang mengemuka terkait dengan keberatan kami (warga wilayah Mappasaile) perihal pendirian minimarket di sepanjang wilayah kelurahan Mappasaile kami didasarkan kepada peraturan hukum yang telah diatur, yang secara terperinci dijelaskan :
1. TENTANG DEFINISI MINIMARKET
Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Jo. Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 1 Ayat (5): Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. ; dan Ayat (6) Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

2.  TENTANG ATURAN LOKASI PENDIRIAN MINIMARKET.
Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya. ; Ayat (2) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3.  TENTANG SYARAT PENDIRIAN MINIMARKET
Rencana pendirian Minimarket tersebut jelas telah melangggar ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, BAB II Pasal 3 ayat (9) poin (e) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut. 

Dan lebih lanjut, warung/toko yang berada di sekitar wilayah rencana pembangunan minimarket termasuk ke dalam kategori Usaha Kecil sesuai dengan penjelasan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ,Pasal 1 Ayat (8) yang menjelaskan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yaitu Pasal 5 tentang Kriteria nya pada Ayat (1).

Mengacu kepada penjelasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pendirian Minimarket tersebut jelas tidak memperhatikan aspek keberadaan warung/toko di wilayah sekitar yang termasuk kedalam kategori usaha kecil, dan sudah menyalahi/melanggar aturan tentang syarat pendirian minimarket. Padahal dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pasal 8, dijelaskan bahwa Pemerintah seharusnya dapat menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan guna mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil; serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

4. TENTANG SYARAT PENERBITAN IUTM (IJIN USAHA TOKO MODERN),
Lebih lanjut, diterangkan bahwa Pengelola Jaringan Minimarket/pengusaha waralaba minimarket untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket WAJIB harus sudah memiliki IUTM (Ijin Usaha Toko Modern) yang menurut Permendag RI No.53 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 10 Poin (C). 

Dan, dalam aturan yang sama pasal 11, Ayat (2) Poin (B) dijelaskan kewenangan penerbitan IUTM diberikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Dalam kasus ini, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pangkep belum memiliki jenis perijinan tersebut..

Sedangkan sebelum mengajukan penerbitan ijin (IUTM) kepada pejabat/intansi berwenang tersebut, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) poin (B) pengelola /pengusaha minimarket harus sudah memenuhi Persyaratan dengan melampirkan dokumen:
1. Copy Surat izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Selatan;
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
6. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain IUTM sesuai dengan Keputusan Menperindag No.289/MPP/kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag 119/SJ/II/2002 tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan, menyebutkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan Syarat-syarat Permohonan Izin SIUP adalah:
  1. Surat ijin Tempa Usaha gangguan HO
  2. KTP
  3. NPWP
  4. Akte Perusahaan yang sudah disahkan oleh Dep Hukum dan HAM bagi Perusahaan yang berbadan Hukum.
karena warga wilayah Mattoangin kelurahan Mappasaile Menolak keberadaan Minimarket dan merasa terganggu dengan pengoperasian minimarket di wilayah kami, yang dibuktikan dengan lampiran tanda tangan perwakilan warga yang berdomisili di sekitar wilayah pendirian minimarket, dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik penolakan warga terhadap keberadaan dan rencana pendirian Minimarket tersebut, maka jelas Surat Keterangan Ijin Situ dan Gangguan (HO) tersebut tidak dapat dimiliki oleh pengelola /pengusaha minimarket. 

Dan dengan adanya Petisi penandatanganan Penolakan pengoperasian Mini Market Indomaret ini, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perijinan pendirian dan pengoperasian indomaret tersebut tidak berlaku karena tidak memenuhi syarat pengajuan pembuatan izin yakni tanda tangan persetujuan warga sekitar.

PENUTUP

Demikian Petisi Penolakan mini market ini dibuat, dengan berbagai analisa regulasi dan produk hukum yang menjadi dasar/landasan/pijakan hukum kami dalam sikap penolakan atas keberadaan atau rencana pendirian Minimarket di daerah kami.

Hendaknya, di kemudian hari segala pembangunan ekonomi yang bersifat mikro dan terkait dalam usaha industri dan perdagangan di tengah-tengah masyarakat harus mengutamakan asas ekonomi kerakyatan berdasar keadilan dan kemanusiaan terutama dalam hal memperhatikan aspek kesejahteraan, pemberdayaan dan kemajuan ekonomi rakyat, 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 1 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.   
                   

Tertanda Perwakilan Pedagang Mattoanging
Haerul

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "PEDAGANG KECIL MATTOANGIN LAYANGKAN PETISI PENOLAKAN INDOMARET KE DPRD PANGKEP"