Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BKSDM PANGKEP IMBAU PEJABAT ASN PANGKEP SEGERA BUAT LHKASN KE KPK


Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan meminta Penyelenggara Negara Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Pangkep agar segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan (LHKASN). mengingat sampai saat ini masih banyak penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN nya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun, Abdul Kahar Mustakim yang menyebutkan hingga saat ini baru sekitar 267 orang ASN Pangkep yang telah selesai menyampaikan LHKASN nya dari 716 orang ASN wajib LHKASN atau 37,29 persen. Sedangkan ada sebanyak 449 yang dianggap belum lengkap memberikan laporan jumlah wajib lapor sebanyak 716 orang yang di dalamnya terdiri dari eselon II, III dan IV. di lingkup Pemkab Pangkep.

"Jadi saat ini yang dianggap baru melaporkan secara lengkap laporannya itu baru sebanyak 267 ASN atau sekitar 37,29 persen. Sedangkan ada sebanyak 449 yang dianggap belum lengkap memberikan laporan, untuk itu kita imbau agar seluruh penyelenggara negara yang telah mengisi formulir aktivasi LHKPN dan telah didaftar pada aplikasi, segera mengaktifkan e-filing melalui alamat imel masing-masing," kata Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun, Abdul Kahar Mustakim, Rabu (24/10/2018).

Namun demikian Kahar menyebutkan hal ini dikarenakan masih banyak kendala seperti pelaporan dengan menggunakan sistem aplikasi yang digunakan bagi penjabat melalui akunt masing masing masih kurang dipahami dan rumitnya alur untuk melakukan pelaporan. Kendala lainnnya adalah faktor wilayah, misalkan di pulau dan pegunungan tidak terjangkau jaringan internet.

Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Pensiun, Abdul Kahar Mustakim dengan rinci menjelaskan prosedur cara pelaporran wajib LHKPN Berikut alur LHKASN yang harus diketahui ASN di Pangkep.

Alur pertama, pihak BKKPD Pangkep memberikan formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Filing LHKPN kepada 716 pejabat struktural. Setelah diberikan wajib LHKASN kemudian mengisi formulir dengan mencantumkan identitas nama, NIK, tempat tanggal lahir, instansi unit kerja, jabatan dan alamat email.

Kemudian pengisian disetor ke BKSDM Pangkep, lalu pihak admin aplikasi LHKPN melakukan penginputan identitas. Setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan user dan ID ke masing-masing email pejabat struktural tesebut. Lalu pejabat sturktural mengecek email masing-masing untuk memperoleh user dan ID agar dapat login ke dalam aplikasi e-Filing LHKPN.

Setelah itu mereka melapor secara rinci harta kekayaan melalui aplikasi tersebut sampai pada nomor akte kepemilikan harta. Kemudian mereka mencetak laporannya masing-masing,  ditanda tangani dia atas materai 6 ribu dan dikirim langsung ke KPK.

"Selain itu, para ASN juga segera melengkapi proses pengimputan harta kekayaan, lalu dokumen pendukung yang telah dicetak pada lampiran 4, kemudian di tanda tangani dan dibubuhi materei. Setelah semuanya lengkap, dikrim ke KPK atau disampaikan BKSDM Pangkep dan selanjutnya dikirim secara kolektif." terang Kahar

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (“LHKASN”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh jajaran PNS/ASN juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan, secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon  III,  IV dan V.

(ADM-KP) 

Posting Komentar untuk "BKSDM PANGKEP IMBAU PEJABAT ASN PANGKEP SEGERA BUAT LHKASN KE KPK"