Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ASTAGA, PERDA DAN PERBUP PILKADES PANGKEP TAK MENGATUR LARANGAN MONEY POLITIK


Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang berlangsung Serentak di 7 desa di Pangkep angat rawan praktik politik uang. pasalnya di Perda Pilkades nomor 1 tahun 2016 dan Perbup Pilkades nomor 42 tahun 2016 tidak diatur tentang larangan dan saksi money politik. Hal ini di ungkapkan oleh Misbah Maggading Sekertaris Jendral (Sekjend) Komite komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) Jumat (19/10/2018)

Menurut Misbah Kerawanan penggunaan money politik itu masih sangat mungkin terjadi melihat pengalaman Pilkades tahun 2017 lalu masih sangat besar dilakukan oleh para calon kepala desa. Calon yang punya segudang dana dinilai bisa menang meski tak mempunyai visi dan tak memegang teguh keberpihakan masyarakat di desanya. sehingga dengan leluasa bermain money politik karena tak ada sanksi tegas yang mengatur dalam Perda dan Perbub Pilkades Pangkep.

"Kami melihat bahwa ini berpotensi terjadi money politic yang cukup besar. oleh karena itu kami dari KKDP meminta kepada pemerintah Pangkep dalam hal ini Bupati Pangkep segera membuat regulasi surat edaran larangan Money politik bagi desa yang akan menyelenggarakan Pesta Demokrasi, mengingat waktunya yang sudah sangat mepet," kata Misbah.

Kemudian, lanjut Misbah, jika ada calon kades yang melakukan money politik, penyelenggara harus tegas juga memberikan sanksi, dengan cara mendiskualitfikasi (gugur) calon kades tersebut.

"Karena di Pilkades ini tidak ada aturan yang mengatur (politik uang), kita harapkan pihak berwajib bisa menggunakan KHUP untuk menjerat para pelaku money politik, yakni pasal penyuapan,” Ungkapnya

Selain itu, KKDP juga meminta masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalan mengawal proses pilkades didaerahnya masing masing untuk meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi. sehingga tercipta pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan dasanya dimasa yang akan datang. ia berharap kedepannya Perda pilkades harus direvisi

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Pangkep, Abdul Haris, mengatakan persoalan politik uang atau money politik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan ranah panitia Pilkades di desa. menurutnya Pilkades berbeda dengan Pemilihan Umum, atau Pilkada lainnya, karena ada aturan main tersendiri

"Kewenangan ada di panitia pemilihan, Beda di Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya aturan main" ujar Abdul Haris,

Dia menambahkan, walau pun tidak memiliki aturan tentang politik uang di Pilkades, tetapi ada juga panitia Pilkades yang ingin cukup memperhatikan persolan tersebut.

"Misalnya, panitia pemilihan desa Alesipitto bersikeras mau mendiskualifikasi calon yang menggunakan cara politik uang untuk menang," katanya.

Sementara itu, salah satu calon di Pilkades Desa Panaikang, Muhammad Idris, mengatakan persoalan politik uang, apa pun hasilnya, merupakan kesepakatan panitia dan para calon.

"Saya berharap, ada sanksi keras, misalnya didiskualifikasi, dari pencalonan jika memang terbukti," jelas Idris.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "ASTAGA, PERDA DAN PERBUP PILKADES PANGKEP TAK MENGATUR LARANGAN MONEY POLITIK"