Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ASTAGA, DISBUDPAR PANGKEP SUSUPKAN PASAL LEGALISASI PUB DI RANPERDA

Hampir saja Pemda Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan kecolongan dan menelorkan sebuah Perda yang bertentangan dengan Mottonya yakni Pangkep yang Religius dan bertentangan dengan Perda Syariat Islam yang pernah dibuat sebelumya oleh Almarhum Bupati Pangkep H. Syafrudin Nur, M.Si, untug saja para legislator Pangkep mampu menelaah dengan jeli maksud dari isi Ranperda tersebut dalam Pembahasan Ranperda Induk Pariwisata yang di ajukan oleh Dinas Pariwisata Pemkab Pangkep.

Pasalnya dalam Ranperda tersebut ada salah satu Pasal yang coba disusupkan oleh Dinas Pariwisata Pangkep yang seolah olah melegalkan penjualan Minuman keras, Prostitusi dan mengabaikan unsur budaya kabupaten Pangkep yang dikenal sebagai daerah religius sejak dahulu kala.  

Tentu saja sejumlah anggota DPRD Pangkep menyorot Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) tentang Rencana Induk Kepariwisataan yang diusulkan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep. Sorotan terkait dugaan legalisasi miras yang coba disusup di aturan tersebut.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG), Alfian Muis, menyebut dugaan menguat sebab dewan menemukan point di Pasal 11 yang membolehkan sejumlah tempat usaha beroperasi, salah satunya adalah PUB.Sementara PUB sendiri identik dengan minuman keras.

"Keberadaan pub itu membuka peluang peredaran miras,dan prostitusi padahal kita punya perda Syariat Islam. Dalam konsultasi publik dan reses, banyak tokoh masyarakat yang menolak poin itu," kata Alfian.

Alfian menduga, masuknya jenis usaha yang mendapat penolakan itu karena naskah kajian akademik Raperda tersebut merupakan copy paste dan dilakukan perguruan tinggi diluar Sulawesi Selatan.

Sayangnya, Dinas Pariwisata dan Budaya Pangkep menerima mentah-mentah kajian akademik itu tanpa melakukan kajian ulang terhadap naskah kajian akademik sebelum diusul ke DPRD.

"Daerah kita ini daerah yang cukup religius, kita tak butuh pub, sauna dan spa. Di pembahasan, kami akan menolak itu," tegas Alfian.

Senada, juru bicara Partai Hanura, H.Nurdin Mappiara meminta agar Disparbud kabupaten Pangkep tidak menutup mata terhadap norma agama dan adat istiadat dengan alasan pariwisata.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "ASTAGA, DISBUDPAR PANGKEP SUSUPKAN PASAL LEGALISASI PUB DI RANPERDA"