Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

CAMAT TUPABIRING BANTAH DISEBUT TAK PERNAH BERIKAN SURAT TEGURAN KE RAHMAN

 
Menanggapi adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Abdul Rahman, tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai staf ASN Kecamatan sejak 2017 lalu, namun gajinya masih jalan hingga saat ini. Kepala Kecamatan Liukang Tupabiring H. Paharuddin Angkat Bicara.

Dimana sebelumnya diberitakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pangkep, Suriani, menuding Camat Liukang Tupabbiring tidak proaktif menyampaikan pelanggaran bawahannya yang tidak masuk kantor selama setahun yang mengakibatkan gaji Rahman tersangka kasus korupsi ADD Mattiro Bone masih jalan hingga saat ini.

"Laporannya tidak ada masuk ke kita, jadi tidak bisa dipotong. Sementara proses itu ada di kecamatan, dalam hal ini oleh camat. Aturannya 46 hari akumulasi tanpa alasan baru dikenai pemotongan. Kalau cuti sakit tidak terhitung. Harusnya ada laporan dari pimpinannya dalam hal ini camat," ujar Suriani, Senin (3/9/1018).

Menanggapi Hal tersebut Paharuddin membantah keras bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pelaporan dan teguran kepada bawahannya, Dengan Gamblang Pahar menceritakan dan memperlihatkan bukti surat teguran tersebut kepada awak media dimana dalam kurung setahun ini ia telah 4 kali melayankan surat ke BKPPD Pangkep dan Inspektorat Pangkep mulai dari Surat teguran lisan, tertulis, teguran keras sampai kepada surat teguran tidak puas terhadap alasan Rahman. selain itu Pahar juga mengaku tidak bisa menahan gaji Rahman karena Gaji tersebut cair lewat rekening pribadi Rahman di Bank BPD Pangkep.

"Saya sudah 4 kali melayangkan surat ke Rahman, BKPPD, dan Inspektorat namun hingga saat ini surat saya tersebut tidak ditanggapi serius oleh kedua instansi tersebut. bahkan saya telah mengutus staf mendatangi rumah Rahman di Makassar untuk menyampaikan surat tersebut dan ada tanda terima suratnya dari Rahman." Terang Fahar.

Pada surat teguran pertama camat Liukang Tupabiring bernomor 03/IV/2017 dimana camat menjatuhkan hukuman Disiplin Teguran Lisan karena yang bersangkutan tidak masuk kerja sebagai ASN selama 18 Hari kerja di bulan April sesuai ketentuan Pasal 3 poin 11 Permen Nomor 53 Tahun 2010
 


Sebulan kemudian  camat Liukang Tupabiring kembali melayangkan surat teguran kedua berupa Keputusan Hukuman Disiplin Tertulis Nomor 04/V/2017, karena yang bersangkutan tidak masuk kerja 20 hari kerja dalam bulan Mei 2017


Lalu pada bulan Agustus Pihak kecamatan Liukang Tupabbiring kembali melayangkan surat pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dengan nomor 06/VIII/2017 dan meminta BKPPD Pangkep menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Permen Nomor 53 tahun 2010



Hingga pada akhirnya Pemerintah kecamatan Liukang Tupabbiring kembali melayangkan Surat Tegurannya pada bulan Maret tahun 2018 lalu dengan nomor 10/III/2018  dengan menjatuhkan hukuman tertulis yang ke tiga sesuai permen nomor 53 tahun 2010



Hal ini di Benarkan oleh Sekretaris BKPPD Pangkep Fahrmawati, Ia mengatakan, surat teguran Pemerintah Kecamatan kepada Rahman yang diteruskan ke BKD Pangkep telah diterima beberapa waktu lalu. Namun untuk menghentikan gaji hingga sanksi pemecatan harus berdasarkan pemberitahuan dari polisi dan penyidikan.

“iya Surat Teguran sudah 4 kali di masukkan Camat Liukang Tupabbiring di BKPPD". Ucapnya

Namun demikian Fahrmawati menyatakan belum bisa mengusulkan pemberhentian gaji bagi Rahman. SEbab pihaknya baru bisa mengusulkan pemberhentian gaji setelah ada pemberitahuan status Rahman sebagai tersangka.

“Kami belum terima pemberitahuan status tersangkanya dari polisi. Selama surat itu belum ada, BKD tidak ada dasar untuk mengambil sikap, Setelah ada penyampaian penetapan tersangka dari polisi, kami juga ajukan pemberhentian sementara gajinya dan statusnya sebagai ASN, dan kalau sudah ada putusan pengadilan, kami ajukan pemberhentian secara tidak hormat sebagai ASN,” Terangnya.

Dalam waktu dekat Pihak Kecamatan Liukang Tupabbiring selaku pimpinan OPD yang bersangkutan akan melayangkan Surat Permintaan Pemberhentian Pembayaran Gaji Sementara ke Dinas Pengelola Keuangan dan Bank BPD Pangkep untuk Rahman karena terjerat status tersangka dalam kasus Korupsi Anggaran ADD tahun 2016.

Dua tersangka yang ditetapkan oleh Tim Tipidkor Polres Pangkep dalam kasus penyelewengan Anggaran ADD Mattiro Bone ini yaitu Abdul Rahman dan Sahaba Nur. dimana keduanya berstatus ASN Pemkab Pangkep keduanya pernah menjabat sebagai pelaksana tugas kades Mattiro Bone pada 2016.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "CAMAT TUPABIRING BANTAH DISEBUT TAK PERNAH BERIKAN SURAT TEGURAN KE RAHMAN"