Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEMKAB DAN KEJARI PANGKEP TEKEN MoU PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

 

Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Kejaksaan Negeri Pangkep telah melakukan Penandatanganan MoU terkait Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Senin (20/8/2018)

Penandatanganan itu di teken langsung oleh Bupati Pangkep H. Syamsuddin Hamid, SE dan Kepala kejaksaan negeri Pangkep, Firmansyah Subhan, Yang turut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sul Sel, Tarmizi, SH, MH dan Wakil Bupati Pangkep H. Syahban Sammana, SH serta disaksikan Forkopimda Pangkep.

Kasi Penkum Kejati Sul Sel, Salahuddin, SH, MH, mengatakan, penandatanganan MoU ini sebagai wujud kerjasama secara keperdataan yang nantinya Kejaksaan akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

"Hubungan Sinergitas antara Kejari Pangkep dan Pemda setempat pada dasarnya sdh terjalin melalui peran TP4D Kejari Pangkep dalam mendorong Percepatan Pembangunan di Kabupaten Pangkep. Penegakan Hukum dengan cara Pencegahan adalah wujud kinerja Kejaksaan dalam mendorong percepatan Pembangunan. Kinerja Kita Prestasi," pungkas Salahuddin.

Salahuddin juga menjelaskan, selain bertugas sebagai jaksa, akan bertindak pula sebagai Pengacara Negara diantaranya:

1. mendampingi Pemda dalam kegiatan Litigasi & Non Litigasi,
2. Jaksa memberikan Bantuan Hukum kepada Pemda,
3. Jaksa memberikan pertimbangan Hukum kepada Pemda setempat yakni Legal Opinion (pertimbangan Hukm) , Legal Assisten (pendampingan Hukum) dan Audit Hukum.
4. Pelayanan Hukum merupakan fungsi ke 4 dari Jaksa Pengacara Negara
5. Tindakan Hukum lain yang menekankan sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator sengketa yang muncul.

Sementara itu Bupati Pangkep H.Syamsuddin A Hamid, SE meminta kepada kejaksaan untuk senantiasa mengingatkan dirinya dalam menjalankan tugas agar tidak berurusan dengan hukum.

Syamsuddin menuturkan, masa jabatannya yang tinggal dua tahun ini ingin dia akhiri tanpa masalah hukum. Ia mengaku takut dengan banyaknya kejadian kepala daerah yang tersangkut hukum dimasa akhir jabatan

“Saya ini sejak umur 24 tahun diberi amanah (menjadi kades), kalau dihitung sudah 30 tahun saya jadi pelayan. Jangan sampai didua tahun terakhir ini ada masalah, saya takut sekali,” kata Syamsuddin di rumah jabatan bupati Pangkep, Senin 20 Agustus 2018.

Terkat MoU dengan kejaksaan, Syamsuddin mengatakan, sebenarnya kerjasama dalam pelayanan dan pendampingan hukum sudah berjalan lama. Ia menuturkan, dalam beberapa kejadian Kejari menjadi konsultan dan pengacara negara bagi pemkab.

 “Hari ini tinggal penandatanganan saja, apa yang ada dalam MoU itu sudah lama kita lakukan. Insyaallah Pangkep terus membenahi diri, hukum juga berjalan sesuai aturan,” lajutnya.

Ikut dalam pertemuan tersebut yakni Ketua IAD Wilayah Sul Sel, Lily Tarmizi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangkajenne & Kepulauan beserta jajarannya.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "PEMKAB DAN KEJARI PANGKEP TEKEN MoU PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA"