Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BUPATI PANGKEP SOROT DISDUKCAPIL YANG TERKESAN LAMBAN BEKERJA


Banyaknya warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang terancam hilang hak pilihnya pada Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang . di karenakan Sebanyak 38.830 masyarakat Pangkep tersebut belum memiliki KTP Elektronik (e-KTP). yang mengakibatkan KPU Pangkep dan Bawaslu Pangkep terpaksa harus menunda Penetapan DPT Pemilu 2019 untuk mengakomodir 38.830 para warga yang terancam hilang
hak pilihnya tersebut. Hilangnya jumlah pemilih itu, sesuai ketentuan disyaratkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum khususnya bagi warga yang mempunyai hak pilih harus dibuktikan dengan identitas e-KTP

Terkait hal itu, Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H Syamsuddin A Hamid SE dan H Syahban Sammana SH menyoroti lambannya kinerja yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kekecewaan tersebut akibat masih tingginya jumlah warga yang tak memiliki e-KTP

“Ini patut jadi perhatian, ribuan warga kita harus mendapatkan hak pilihnya. Kami menyayangkan tingginya jumlah pemilih yang tak memiliki KTP-el, dan berharap segera dituntaskan,”singkat keduanya.

Sorotan Bupati dan wakil bupati Pangkep tersebut tentu saja sangat beralasan mengingat beberapa tahun terakhir ini Pemkab Pangkep telah melakukan perekaman e-KTP dengan program Jemput bola ke desa dan kelurahan bahkan dengan menggunakan pelayanan Malam hari dari pukul 18.00 sampai 23.00 wita di kabupaten Pangkep,

Namun program tersebut sepertinya jalan ditempat dan tidak membuat perubahan drastis dalam perekaman e-KTP, ini terlihat masih tingginya jumlah warga yang tidak memiliki e-KTP di kabupaten Pangkep.

Dari 38.830 warga Pangkep tersebut Sesuai data KPU, lima kecamatan terbesar yang jumlah pemilihnya tak miliki KTP-el diantaranya Labakkang sebanyak 5.812, Marang 4.972, Pangkajene 4.267, Bungoro 4.243 dan Liukang Tangaya 3.185 orang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pangkep, Mustari berjanji akan menyelesaikan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik 38 ribu warga Pangkep.

"Iya kita upayakan bergerak secepatnya. Senin pekan depan kita akan rapat panggil camat, lurah, kepala desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memanggil masyarakat yang ada di daftar perekaman, Kita ini ditarget memang dan saya memang sudah izin pernyataan untuk selesaikan dan sepanjang masyarakat mau kumpul kita pastikan selesai sebulan," ujarnya

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "BUPATI PANGKEP SOROT DISDUKCAPIL YANG TERKESAN LAMBAN BEKERJA"