Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEREMPUAN DAN AFFIRMATIVE ACTION

Affirmative action pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diskriminatif, walaupun dipandang termasuk genre diskriminasi yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya. Atas dasar ini perempuan diberikan kesempatan dalam dunia politik dengan memberikan Qouta 30% meskipun belum sepenuhnya diberikan.

Meskipun berbagai Konvensi PBB telah diratifikasi dan kebijakan internasional maupun nasional lainnya, partisipasi politik perempuan masih dianggap lemah. Mereka tetap kurang terwakili secara substansial dalam posisi pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, bidang politik masih didominasi laki-laki. Artinya, pernyataan kesetaraan politik formal saja tidak cukup. Perlu tindakan lebih untuk membuatnya menjadi kenyataan. Salah satu ukuran potensial, antara lain, adalah tindakan afirmatif dalam bentuk kuota 30%. Kebijakan tersebut memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi politik dan representasi perempuan. Namun demikian, secara empiris, hal ini tidak selalu terjadi Sebagai salah satu harapan, ada sejumlah faktor yang menentukan efektivitas proses implementasi kebijakan, yaitu, politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya.

Quota 30 % calon legislatif (caleg) perempuan merupakan suatu intervensi yang telah dilakukan di Indonesia, yang merupakan kebijakan Quota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif. Dengan perjuangan yang cukup berat, affirmative action ini disahkan dalam UU Pemilu, yaitu dalam Pasal 65 ayat 1, tahun 2003. Walapun beberapa partai dapat memenuhi ketentuan ini, tetapi tampak seperti sekedar memenuhi syarat saja, sehingga terkesan asal perempuan dan berada pada nomor urut sepatu.

Beberapa alasan kontemporer mengapa keter-wakilan perempuan itu sangat penting pertama – the justice argument – karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik, kedua – the experience argument – perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun social) yang harus terwakili, ketiga – the interest group argument – perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan, keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (role models) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik.

(ADM-KP) 

Posting Komentar untuk "PEREMPUAN DAN AFFIRMATIVE ACTION "