Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PEMERHATI SOSIAL VS DINAS SOSIAL SALING TUDING SOAL KEMISKINAN DI PANGKEP


Predikat Pangkep menjadi daerah termiskin di Sulsel, dengan 16,2 persen dari jumlah penduduk, atau kurang lebih 42.000 warga miskin versi BPS Pangkep rupanya menjadi perhatian serius oleh Tajuddin Mustamin founder group Facebook Gerakan sosial Peduli sesama, menurutnya Data BPS Pangkep jauh lebih valid dibanding data yang di miliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Dinas Sosial, dianggap terlena dengan data kemiskinan yang ada, padahal data kemiskinan tersebut tidaklah valid.Hal tersebut diungkapkan oleh Pemerhati Kemiskinan, Tajuddin Mustaming. Dia bahkan menyebut bahwa pihak yang bertanggung jawab, yakni Dinas Sosial tidak melakukan validasi menyeluruh, hanya terpaku pada data tahun 2015 yang notabene dianggap banyak berubah.

“Selama ini pemerintah, hanya mengacu pada data penerima raskin dan PKH, sementara mereka tidak melakukan validasi di lapangan, sehingga banyak warga miskin yang tidak terdata, yang seharusnya masuk sebagai penerima”, ujar pria yang akrab disapa Tajuk tersebut, Selasa (3/7).

Tajuk juga menilai, jika Pangkep sudah masuk wilayah darurat kemiskinan dan dibutuhkan langkah taktis pemerintah untuk menekan dan menanggulangi kondisi tersebut. Dia pun tidak menampik jika Pangkep dinobatkan sebagai daerah termiskin di Sulsel oleh BPS.

“Pangkep itu sudah kronis soal kemiskinan, dan pemerintah butuh dana taktis untuk menanggulangi itu, jangan hanya berpangku tangan dengan data lama, jadi data BPS tidak bohong, puluhan ribu warga kita miskin itu adalah data valid”, tuturnya.

Sementara itu terkait tudingan tidak validnya data kemiskinan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pangkep yang dilontarkan pemerhati kemiskinan Tajuddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep, Najemiah angkat bicara.Najemiah yang ditemui Rabu (4/7) mengatakan bahwa tudingan yang dialamatkan ke pihaknya tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, data yang selama ini masuk selalu melalui validasi, hanya saja pihaknya tetap mengacu pada sumber data utama dalam hal ini Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tiap tahun kita lakukan validasi bahkan tahun ini proses validasi sudah berjalan, hanya saja validasi itu tetap mengacu pada BDT terkini tahun 2015 milik BPS,” ungkapnya.

Najemiah menjelaskan, BDT yang ada saat ini merupakan acuan untuk dilakulan validasi ke masyarakat miskin agar sejumlah program sosial nantinya benar-benar tepat sasaran.

“Misal 2018 ini, ada program PKH kita langsung lakukan validasi, jadi angka dari BDT kita kerucutkan kembali melalui validasi, jadi apa yang ada di BDT hanya menjadi acuan, bukan hasil akhir,” tuturnya.

“Jadi jika dikatakan tidak valid, saya rasa itu keliru, dan untuk urusan data, kita tunggu pihak berwenang untuk menerbitkan, yakni.BPS”, tutup Najemiah.

BDT adalah database yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Saat ini Basis Data Terpadu juga digunakan untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dan khusus di Kabupaten Pangkep, BDT yang diterbitkan 2015 lalu, jumlah keluarga miskin di Pangkep, sebanyak 45.695 Keluarga

Sumber : RS
(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "PEMERHATI SOSIAL VS DINAS SOSIAL SALING TUDING SOAL KEMISKINAN DI PANGKEP"