Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PANDANGAN UMUM DPRD, FRAKSI PKB SOROT SEJUMLAH PROYEK BERMASALAH DI PANGKEP


Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkep. Dalam rapat paripurna DPRD Pangkep dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi tentang Ranperda APBD Perubahan tahun 2018, secara bergantian, juru bicara masing-masing fraksi membacakan pandangannya. di gedung rapat DPRD kabupaten Pangkep (24/7/2018)

Fraksi Partai Kebangkitan bangsa (FPKB) kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  melalui juru bicaranya, Rahmat Hidayat mempertayakan beberapa proyek bermasalah serta lambannya beberpa pelaksanaan kegiatan proyek dilapangan hingga saat ini.

Dari hasil reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD PKB di daerah konstituen masing masing Fraksi PKB melihat banyak kegiatan proyek yang progresnya masih belum jalan sama sekali yang ditetapkan pada anggaran perubahan 2017 dan anggaran pokok 2018 lalu.  padahal tahun anggaran saat ini sudah masuk pembahasan Angaran perubahan 2018. Selain itu, banyak kegiatan proyek juga terkesan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada koordinasi dengan aparat pemerintah kecamatan setempat.

“Kami minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksakan kegiatan di bawah agar menyampaikan ke kontraktornya untuk melapor ke pemerintah setempat baik itu pemerintah kecamatan atau desa. Banyak juga kegiatan yang progresnya masih belum jalan sama sekali di Anggaran perubahan sejak tahun 2017 dan anggaran pokok 2018 ini, padahal ini sudah masuk pembahasan Anggaran perubahan tahun 2018,” kata Rahmat, Selasa, 24 Juli 2018.

Dari kunjunga reses Anggota DPRD Fraksi PKB menemukan catatan yang tidak sesuai yang ada di Daftar APBD Pokok 2018 yang telah disahkan dewan beberapa waktu lalu di pertanyakan oleh Anggota DPRD Fraksi PKB diantaranya.

1. Didalam Daftar Alokasi APBD perubahan 2017 dan APBD Pokok 2018 di Cantumkan Adanya Dana Pengaspalan Jalan Kampun Teko Kecamatan Labbakan ke kampung Cakkari yang anggarannya sekitar Rp.500 juta, namun fakta di lapangan tidak ada hingga saat ini.

2. Pembangunan Proyek Pujasera eks terminal lama yang jalan ditempat dan belum dikerjakan hingga saat ini padahal anggarannya telah disiapkan sejak Anggaran pokok 2018 lalu

3. Proyek Tribun Alun-Alun yang Dananya telah digelontorkan cukup besar di anggaran perubahan tahun 2017 lalu sebesar Rp.2.864.548.000,- namun hasil yang dilihat kasat mata tak sebanding dengan bangunan yang tampak saat ini dan dinilai sangat tidak sebanding dengan fisik yang ada saat ini. selain itu Anggaran lanjutan senilai Rp.1 miliar 35 juta belum dilaksanakan hingga saat ini.

4. Proyek Pengadaan Jalan  di Kampung Lamperengan Desa Kabba hingga saat ini belum ada padahal dananya sudah disiapkan di anggaran pokok 2018 lalu.

5. Proyek irigasi Pertanian Desa Kabba hingga saat ini juga belum dilaksanakan oleh pemkab Pangkep

6. Adanya keluhan masyarakat segeri dan bawasalo mengenai Proyek pengadaan lampu jalan yang terkesan mubassir, yang seharusnya lampu jalan tersebut di pasang di tempat tempat umum yang biasa di lalui oleh masyarakat.

7. Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Marang senilai Rp.200 juta namun hasilnya tidak berkualitas.

Dari semua catatan tersebut diatas Fraksi PKB meminta penjelas bupati Pangkep H. Syamsuddin Hamid, SE dan meminta semua proyek yang bermasalah segera diselesaikan.

Fraksi PKB juga meminta kepada OPD untuk berkoordinasi dengan Bappeda utamanya saat penyampaian Daftar lokasi Kegiatan agar tidak membingunkan anggota DPRD ketika melakukan reses dan pengawasan di lapangan. serta mebagikan daftar lokasi kegiatan tersebut ditiap tiap kecamatan, sehingga para camat beserta jajarannya mengetahui proyek apa dan dimana yang akan dibangun didaerahnya tersebut.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "PANDANGAN UMUM DPRD, FRAKSI PKB SOROT SEJUMLAH PROYEK BERMASALAH DI PANGKEP"