Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KETUA KPU PANGKEP: PINDAH PARPOL ANGGOTA DPRD WAJIB MUNDUR

Ketua KPU Pangkep : Burhan
Sudah beberapa hari ini sejak tanggal 4 juli KPU secara serentak  telah membuka pendaftaran Bakal Calong Legislatif pada pemilu 2019 mendatang,partai politik (parpol) akan mulai mengajukan calon peserta Pileg 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai persyaratan harus dipenuhi para bakal calon legislatif. Di antaranya, jika masih menjabat di DPR/DPRD dan akan kembali mencalonkan diri di Pileg 2019 melalui partai berbeda, harus mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Legislatif.

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Burhan menjelaskan, bagi bakal calon legislatif yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan parpol yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya, wajib mengungurkan diri dengan melampirkan dokumen pembuktian, antara lain mengisi data melalui formuli model BB-1, menunjukkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR atau DPRD. Kemudiam, menyertakan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan menunjukkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses.

"Bagi yang pindah partai harus mundur mereka wajib melampirkan surat pengunduran diri dari DPRD dan bukti penerimaan surat itu dari Ketua DPRD. Regulasi ini tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan jelas mengurai syarat bagi warga negara yang punya hak mendaftar sebagai bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota." Terangnya

Burhan menambahkan, mengatakan saat ini tahapan pendaftaran bakal caleg parpol yaitu, parpol mendaftarkan bacalegnya ke aplikasi sistem pencalonan (sipol). Setelah pendaftaran melalui sipol, parpol memasukkan berkas pendaftaran ke KPU. “Kami belum tahu berapa orang yang pindah partai. Itu urusan mereka. Kami menunggu dan memproses saja berkas yang masuk,” ujarnya. (9/7/2018)

Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Nur Syarifah saat dihubungi awak media mengungkapkan apabila Parpol tidak memproses PAW, Anggota DPRD itu harus membuat surat mundur dari Parpol asal. Proses PAW dari status sebagai anggota DPRD tersebut bisa tidak dilakukan jika tidak ada lagi calon pengganti di daerah pemilihan tempat dulunya ia mencalonkan diri. Sementara, pesyaratan tidak berlaku jika bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD oleh parpol yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya. Namun demikian, DPR/ DPRD yang ingin bertarung lagi di luar parpol yang mendudukkannya sebelumnya, wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota parpol yang diwaklinya pada pemilu sebelumnya.

"Hal kedua yang membuat persyaratan tidak berlaku, jika bakal calon tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR/DPRD yang terdaftar di DCT anggota DPR/DPRD dari parpol yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya. Tetapi wajib menyampaikan keputusan KPU yang menetapkan tentang penetapan hasil pemilihan umum dalam pemilu sebelumnya,” jelasnya.

Satu lagi, yang tidak kalah menarik bagi anggota DPR/DPRD yang akan mengikuti Pileg di tahun 2019 adalah mengenai harta kekayaannya. Dimana yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara, paling lambat 3 hari setelah penetapan calon terpilih. 


“Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 3 hari setelah pelaporan,” ucapnya.

Ditegaskan kembali, jika dalam hal ini calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "KETUA KPU PANGKEP: PINDAH PARPOL ANGGOTA DPRD WAJIB MUNDUR"