Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DACIL DISOROT DPRD, KADISDIK PANGKEP BUANG HANDUK KE CAMAT DAN LURAH



Rapat paripurna pandangan umum fraksi di gedung DPRD Kabupaten Pangkep siang kemarin, diwarnai kritikan pedas oleh beberapa fraksi terkait pelaksanaan kinerja dan realisasi program kegiatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). selain menyorot masalah pembangunan Fisik yang menuai banyak masalah. Fraksi di DPRD Kabupaten Pangkep juga menyorot persoalan Tunjangan Dana Terpencil (Dacil) yang sementara ini menjadi perbincangan hangat yang kasusnya di tangani polres pangkep akibat OTT yang melibatkan Kabid GTK Dinas Pendidikan (Disdik) Pangkep.

Sebagaimana pandangan fraksi gabungan, PDIP, PAN dan Hanura, yang dibacakan anggota DPRD Pangkep, H.Nurdin Mappiara (Partai Hanura), fraksinya menyoroti kasus OTT yang terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yang sementara ini menyeret salah seorang oknum Kabid di Disdik Pangkep yang berinisial HSN.

Tidak hanya itu, dalam pandangan fraksi gabungan yang dibacakan Nurdin juga meminta agar tunjangan bagi guru di daerah terpencil (dacil) untuk tidak dipermainkan dan meminta kepada Pemekab Pangkep dalam hal ini Disdik Pangkep, untuk memberikan Tunjangan Dacil kepada seluruh guru yang ada di pulau terluar Pangkep.

"OTT ini jangan dipermainkan, kalau semua yang berhak menerima tidak menerima akan menjadi kesenjangan bagi guru guru disana, dan hal ini sudah mengalami proses hukum. Saya mohon 100 persen guru yang mengajar di pulau terluar dapat menerima dacil, agar tak terjadi kecemburuan diantara guru, serta tak menjadi bahan permainan pungli bagi oknum ASN" ujar Nurdin, Selasa (24/7/2018).

Menanggapi masukan anggota dewan tersebut, Kadis Pendidikan Kabupaten Pangkep, Idris Sira, berkilah saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, penerima tunjangan dacil yang ada merupakan atas dasar usulan camat dan lurah setempat serta koordinator di masing-masing kecamatan.

"Lebih bagus kita bicara dengan koordinator dan camatnya, karena dalam menentukan siapa yang akan dibayar saya selalu berkoordinasi dengan camat, lurah dan koordinator. Jadi siapa yang dikasih itu atas usulan mereka, Apalagi kan sekarang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada lurah dan desa untuk mengecek langsung ASN, khususnya guru yang ada di lapangan"  kilah Idris.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "DACIL DISOROT DPRD, KADISDIK PANGKEP BUANG HANDUK KE CAMAT DAN LURAH"