Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DIDUGA "MAIN MATA", OKNUM DINAS PUTR PANGKEP RUGIKAN KONTRAKTOR

 

Pihak rekanan CV Mars, selaku pelaksana pembangunan pengerjaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), mengaku merasa dirugikan oleh Panitia tender proyek pembangunan kantor PU tersebut karena kelalaian panitia tender sehingga perusahaannya harus di denda Rp.30 juta. olehnya itu pihaknya melaporkan Dinas Penataan Ruang (PR) selaku leading sektor pada paket pembangunan kantor Dinas PU ke Ombudsman RI.


Pasalnya,  Pihak rekanan telah mengajukan permohonan PHO pada tanggal 10 Desember 2017 setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakannya, namun tidak mendapat respon dari pihak Dinas Penataan Ruang. Hingga, kembali pihak rekanan bermohon pada bulan Januari 2018, dan kembali tidak mendapat respon dari dinas terkait. sampai tim pemeriksa BPK mendapatkan temuan belum adanya PHO hingga tanggal tersebut yang menandakan pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan meskipun pada kenyataan dilapangan sudah selesai. sehingga pihak rekanan harus membayar denda keterlambatan penyelesaian pembangunan tersebut senilai Rp. 30 juta


Hal ini diungkapkan langsung, pihak rekanan CV Mars, H Nur Achmad terkait tindaklanjuti persoalan yang dilaporkan ke Ombudsman, Sabtu 2 Mei. Dinas Penataan Ruang Pangkep dinilai tidak profesional dalam bekerja dan menjadi dasar temuan pihak rekanan pada penerbitan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama. Dalam kontrak pembangunan Kantor Dinas PU itu sendiri, pada bulan September sampai Desember 2017 yang mulai dilakukan teken kontrak dan pengerjaan oleh pihak rekanan pada bulan Oktober 2017, lalu.

“Ini jadi temuan BPK, yang merugikan kami, lantaran BPK turun audit menanyakan PHO lantaran kami tidak memiliki arsip PHO karena, pihak Dinas Penataan Ruang tidak merespon permohonan PHO kami bahkan sampai dua kali namun tetap belum di respon padahal pekerjaan kami telah rampung sejak desember 2017 lalu. Ini menunjukkan Dinas tersebut tidak profesional,”ungkapnya.

Lanjut diungkapkan, bentuk kerugian dari ketidak profesionalisme Dinas Penataan Ruang tersebut jelas berdampak dan terasa. Lantaran, perusahaan rekanan dikenakan denda berkisar Rp 30 juta lebih, dengan asumsi keterlambatan pekerjaan selama 41 hari.

“Ini sudah jelas pihak dinas terkait sengaja mempermainkan kami. Padahal, sebelum saya mengajukan permohonan PHO. Saya telah menyerahkan back up data kepada konsultan dan PPK, namun permohonan PHO tidak direspon bahkan sampai dua kali bermohon. Saya punya bukti administrasi permohonan pengajuan PHO tersebut”tandasnya.

Menyambung dari hal itu, lebih jauh H Nur Ahmad yang akrab disapa H Ammar menngungkapkan, pada saat BPK turun mengaudit pertama kali pada tanggal 23 januari 2018 pihak PU mengaku belum melakukan PHO terhadap Pekerjaan tersebut namun setelah turun audit kedua  PHO itu justru terbit pertanggal 23 Januari 2018. Artinya, pihak Dinas terkait telah melakukan manipulasi data atau telah membuat surat palsu terkait penerbitan PHO tersebut

Tidak hanya itu, adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial AN yang tidak bersayarat namun dijadikan PPK. Dimana disebutkan syarat menjadi PPK mengacu pada Perpres 54 tahun 2010, pasal 12 ayat 2 huruf G, berbunyi memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa. Namun, PPK tersebut tidak mengantongi sertifikat tersebut.

“Ini bisa dibuktikan. Laporan terkait hal ini sudah kami adukan ke Ombudsman RI pada tanggal 31 Mei 2018, lalu,”timpalnya. Belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah dalam hal ini dinas PU terkait hal tersebut.

(ADM-KP)

Posting Komentar untuk "DIDUGA "MAIN MATA", OKNUM DINAS PUTR PANGKEP RUGIKAN KONTRAKTOR"