Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ASN Lingkup Pemkab Pangkep harus netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018



 Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono

Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengingatkan kepada seluruh PNS / ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk bersikap Netral dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 2018 yang dilaksanakan secara serentak di Sulawesi Selatan 

"Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep harus netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Baik secara langsung maupun tidak langsung". Pungkasnya

Penekanan ini disampaikan dihadapan ratusan PNS/ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) saat melakukan kunjungan kerja dikantor Bupati Pangkep. Selasa (8/5/2018) siang.

“Netralitas ASN dalam pilkada itu, tidak boleh memihak kepada salah satu paslon, tidak ikut menggunakan atribut, tidak aktif dalam kampanye, tidak ikut memviralkan foto atau segala bentuk dukungan di media sosial. Sebaiknya semua ASN menghindari pelanggaran terkait netralitas tersebut,” Terangnya dalam sambutannya. 

Soni Sumarsono ketika memberi arahan kepada ratusan ASN Pangkep di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep mengatakan semua ASN tidak boleh ikut politik praktis dengan memihak kepada salah satu pasangan calon Gubenur Wakil Gubernur Sulsel 2018, walaupun hanya sekedar memberikan like pada media sosial.

 “ASN harus netral tidak memihak paslon, tidak menunjukkan gelagat aktif kampanye, walaupun hanya sekedar memberi like di media sosial, bila ini dilanggar Bupati harus memberikan sanksi berdasar rekomendasi bawaslu melalui KASN,” ungkapnya.

Soni mengatakan, jika ada ASN yang terbukti melanggar, bupati harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan rekomendasi panwaslu. “Sanksi dari itu berdasarkan rekomendasi panwaslu dan KASN (Komite ASN), itu bertingkat, kalau satu kali sanksinya bisa teguran lisan, kalau masih melanggar itu akan menghambat 25 persen karirnya, ketiga 50 persen karirnya dan kalau masih tetap melanggar maka bisa diberhentikan sementara dan pemecatan,” kata Soni.

Soni menambahkan akibat tidak netral dalam Pilkada,  seorang ASN dapat dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat, penurunan Jabatan,  bahkan sampai pemecatan dari status Aparatur Sipil Negara.. Tukasnya dihadapan ratusan ASN Pangkep. 

(ADM-KP)


Posting Komentar untuk "ASN Lingkup Pemkab Pangkep harus netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018"